GELAR APARATUR KABUPATEN BANJARNEGARA MEMAKAI PAKAIAN ADAT BANJARNEGARA

foto : gelar aparatur pemerintah kab. banjarnegara

Gegap gempita hari jadi Kabupaten Banjarnegara ke 183 menjadi terasa berbeda, manakala melihat para Aparatur Pemerintahnya berbaris gagah dengan mengenakan pakaian adat Kabuapaten Banjarnegara. Dengan memakai jas landung berwarna hitam kancing renteng kerah berdiri, jarit blaburan motif garuda latar putih, sandal kulit wana hitam untuk pria dan kebaya polos model kuthu baru kancing tengah dengan warna kemben yang serasi dengan kebaya, peniti renteng tiga, jarit blaburan bermotif garudalatar putih, sanggul model gelung/kerudung dan selop kulit warna hitam dengan hak setinggi 5 cm untuk wanita tidak menjadi penghalang berjalan berbaris dengan rapi.

Ketentuan menggunakan pakaian adat harian ini telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjarnegara nomor 061/1059 tahun 2013 dan diperkuat denganSurat Edaran Bupati Banjarnegara nomor 065/608/2014. Pakaian adat tersebut digunakan sebagai pakaian kerja yang dipakai setiap hari kamis minggu terakhir setiap bulannya. Akan tetapi terdapat dispensasi bagi PNS yang pada minggu terakhir tersebut sedang dalam Dinas Luar (menghadiri undangan ke luar kota), juga bagi PNS yang bertugas sebagai penarik retribusi, Satpol PP dan Dinhubkominfo, baginya tetap menggunakan pakaian PDH (Pakaian Dinas Harian) sesuai ketentuan dengan pertimbangan untuk kelancaran tugas.

foto : gelar aparatur pemerintah kab. banjarnegara

Tujuan dari penggunaan pakaian adat harian adalah untuk melestarikan budaya Banjarnegara, menggugah kembali tradisi baju adat Banjarnegara yang telah hilang. Oleh karena itu, saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk melestarikan budaya Banjarnegara dengan dimulai dari mengenal dan memakai busana adatnya. Meng-uri-uri kekayaan budaya agar tidak hilang dan melestarikannya terus sepanjang jaman. Pejabat dan PNS adalah contoh bagi masyarakat, dengan memakai pakaian adat harian ini maka harapannya masyarakat melihat sehingga dapat meneladani dan turut melestarikan kebudayaan Banjarnegara.

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA KABUPATEN BANJARNEGARA

Foto : Asisten Pemerintahan

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebjakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain Kecamatan dan Kelurahan.

Setda Kabupaten Banjarnegara mempunyai visi sebagai berikut : “Terwujudnya Manajemen Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif, Menuju Peningkatan Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan misi Bagian Pemerintahan Desa dibawah Asisten Pemerintahan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Informasi dan Dokumentasi Hukum yang sistematis, tepat dan benar;
2. Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif
3. Mewujudkan penyelengaraan pemerintahan umum danotonomi daerah yang efisien dan efektif

Foto : Bagian Pemerintahan Desa

Bagian Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perangkat desa, kekayaan dan administrasi desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan desa
2. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kelembagaan dan perangkat desa
3. Penyiapan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kekayaan dan administrasi desa
4. Pengawasan intern penyelenggaraan tugas pemerintah daerah bidang pemerintahan desa;dan
5.  Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan secara berjenjang.

Foto : Berfoto bersama Asisten II